Selasa, 07 Juni 2011

Ada Gladi Resik Nyontek Massal di UN SD

SURABAYA, KOMPAS.com - Kasus contek massal saat ujian nasional (UN) 2011, tingkat Sekolah Dasar (SD), yang terjadi di SDN Gadel 2, Tandes, Surabaya diduga dilakukan secara sistematis.
"Kami merekomendasikan UN di SDN 2 Gadel tidak perlu diulang agar tidak merugikan murid dan orangtua, tapi kepsek, wali kelas dan guru F perlu mendapatkan sanksi administratif," kata anggota Tim Independen Pemkot Surabaya Prof Daniel M Rosyid di Surabaya, Minggu (5/6/2011).
Menurut dia, AL, siswa pintar di SDN itu yang mengerjakan jawaban soal untuk didistribusikan kepada rekan-rekannya, terpaksa memberikan contekan kepada teman-temannya, karena "perintah" dari oknum guru, bahkan sekolah itu sempat mengadakan "gladi resik" contek massal itu.
"Kami juga menemukan praktik bullying (menghardik) terhadap AL, karena itu kami merekomendasikan keluarga AL dilindungi oleh pihak kepolisian dari intimidasi. Ancaman tersebut berasal dari guru senior dalam hal ini, wali kelas dan sesama temannya," katanya.
Dalam pengakuannya, AL dipaksa memberikan contekan. "Guru saya, Pak F, yang menyuruh saya memberi contekan. Sebelum UN justru dia mengatakan kapan lagi saya bisa membalas budi para guru. Kata Pak F, apa tidak kasihan kalau teman saya tidak lulus," kata Daniel menirukan AL.
"Laporan kecurangan dari keluarga AL kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Surabaya sudah menjadi kewajibannya. Laporan kecurangan ini harusnya direspons secepatnya. Kejujuran dari masyarakat harus dijaga dan jangan sampai ada kesan kalau jujur yang ajur (hancur)," katanya.
Sementara itu, anggota tim independen lainnya, Kresnayana Yahya, mengatakan, ada problem komunikasi dalam kasus mencontek massal tersebut.
"UN yang seharusnya menjadi tolak ukur, justru menciptakan tekanan kepada siswa, sehingga siswa cenderung merasa ketakutan untuk menolak jika diminta oleh guru," katanya.
Namun, Kepala Disdik Surabaya Sahudi belum dapat dikonfirmasi, sedangkan pihak kepolisian mengaku belum ada tindakan penjagaan khusus kepada AL dan keluarganya, karena polisi menilai kasus itu sebaiknya diselesaikan secara internal, bukan pidana.
Untuk menyukseskan praktik mencontek itu, wali kelas AL sempat melakukan tiga kali simulasi, sehingga masing-masing siswa sudah tahu perannya masing-masing dengan Al sebagai pemasok bahan contekan, lalu ada yang menggandakan jawaban contekan dan ada yang mengedarkannya ke kelas lain.

Kamis, 02 Juni 2011

Bali Raih Nilai UN SMP Tertinggi!

JAKARTA, KOMPAS.com - Provinsi Bali berhasil meraih nilai ujian nasional (UN) tertinggi tingkat SMP/MTs. Nilai rata-rata UN SMP/MTs Provinsi Bali mencapai 8,11. Sebelumnya, di tingkat SMA/sederajat, SMAN 1 Denpasar, Bali, menduduki posisi keenam nasional dengan nilai rata-rata 9.34.

Posisi kedua diduduki Sumatera Utara dengan nilai rata UN 8,04 dan ketiga adalah Jawa Timur dengan nilai rata-rata 7,86. Sementara dengan nilai rata-rata 6,71, Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi sebagai daerah dengan nilai rata-rata UN terendah.

"Karena itu, rata-rata nasional nilai UN SMP/MTs adalah 7,56," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh kepada wartawan, Rabu (1/6/2011), di Jakarta.

Nuh melanjutkan, ada 744 siswa yang sebenarnya memiliki nilai rata-rata ujian sekolah mencukupi. Namun, karena ada satu atau dua mata pelajaran yang memperoleh nilai di bawah lima kemudian mereka menjadi tidak lulus.

"Siswa lain yang tidak lulus, paling banyak rata-rata nilainya kurang dari lima. Jika ditotal mencapai 19.490," ujarnya.

Tahun ini, dari 3.714.216 siswa SMP/MTs yang mendaftar ujian nasional (UN), hanya 3.660.803 siswa yang mengikuti UN dan sebanyak 3.640.569 atau 99,45 persen yang dinyatakan lulus. Sementara itu, 20.234 siswa SMP/MTS atau 0,55 persen siswa lainnya dinyatakan tidak lulus.

Nilai UN Jateng dan Kalbar Terburuk

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh, dengan perolehan jumlah 4.823 atau 0,95 persen siswa SMP/MTs yang tidak lulus ujian nasional (UN), tahun ini Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi dengan jumlah siswa tidak lulus UN terbanyak. Hal itu terjadi karena jumlah siswa yang mengikuti UN di provinsi tersebut terbilang cukup banyak, yaitu mencapai 544.498 peserta.

Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi provinsi dengan persentase tidak lulus UN tertinggi. Tercatat 6,15 persen atau sama dengan 3.722 siswa yang tidak lulus UN 2011 dari 60.518 siswa yang ikut UN. Setelah Kalbar, presentase ketidaklulusan tertinggi ditempati Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang mencapai 3,32 persen atau 657.

Selanjutnya, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyusul dengan jumlah ketidaklulusan mencapai 2,61 persen atau sama dengan 1.919 siswa dan disusul kemudian oleh Provinsi Bangka Belitung sebanyak 2,16 persen atau 332 orang, serta Sumatera Barat sebanyak 1,85 persen atau 1.525 siswa.

"Kalau melihat dari jumlah siswa secara nasional, maka provinsi Jawa Tengah paling besar siswa yang tidak lulus UN, yaitu sebanyak 4.823 orang atau 0,95 persen," kata Mendiknas kepada wartawan, Rabu (1/6/2011), di Jakarta.

Untuk tahun 2011 ini ada 20.234 siswa SMP/MTS atau sekitar 0,55 persen siswa tidak lulus UN. Rata-rata siswa yang tidak lulus UN itu memperoleh nilai kurang dari 5.00. Sedangkan siswa yang berhasil lulus sebanyak 3.640.569 siswa atau 99,45 persen dari 3.660.803 siswa SMP/MTs yang mengikuti UN tahun 2011.

Mendiknas mengatakan, tingkat kelulusan UN tahun ini mengalami peningkatan sekitar 0,03 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 99,42 persen.

"Data awal peserta yang akan mengikuti UN berjumlah 3.714.216 siswa. Setelah itu sekolah kita minta untuk memasukkan nilai sekolah, dan ada 36.685 siswa tidak diberikan nilai dengan berbagai macam alasan. Jadi, tinggal 3.677.531 siswa. Dari sini ternyata semuanya tak ikut UN, yang ikut hanya 3.660.803 siswa," jelasnya.

Tahun ini, 20.234 Siswa SMP Tidak Lulus

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, dari 3.714.216 siswa SMP/MTs yang mendaftar ujian nasional (UN), hanya 3.660.803 siswa yang mengikuti UN dan sebanyak 3.640.569 atau 99,45 persen yang dinyatakan lulus. Sementara itu, 20.234 siswa SMP/MTS atau 0,55 persen siswa lainnya dinyatakan tidak lulus.

Demikian dipaparkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh di Gedung Kemendiknas, Jakarta, Rabu (1/6/2011). Berdasarkan data Kementrian Pendidikan Nasional, rata-rata siswa yang tidak lulus UN memperoleh nilai kurang dari 5.00 pada mata pelajaran tertentu. Mendiknas mengatakan, tingkat kelulusan UN tahun ini mengalami peningkatan sekitar 0,03 persen dibandingkan tahun lalu yang persentase kelulusannya hanya 99,42 persen.

"Data awal peserta yang akan mengikuti UN berjumlah 3.714.216 siswa. Setelah itu sekolah kita minta memasukkan nilai sekolah, dan ada 36.685 siswa tidak diberikan nilai dengan berbagai macam alasan. Jadi, tinggal 3.677.531 siswa. Dari sini, yang ikut UN hanya 3.660.803 siswa," ungkapnya.

Berdasarkan analisa Kemdiknas, ada 744 siswa yang memiliki nilai rata-rata ujian sekolah mencukupi. Namun, karena ada satu atau dua mata pelajaran yang memperoleh nilai di bawah lima, mereka dinyatakan tidak lulus UN.

"Dari seluruh siswa yang tidak lulus, paling banyak rata-rata nilainya kurang dari lima, yakni sebanyak 19.490 orang," ujar Nuh.

UN SMP Diikuti 3,7 Juta Siswa

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional (Balitbang Kemdiknas) Mansyur Ramly mengatakan, ujian nasional (UN) jenjang SMP/MTs dan SMPLB yang dimulai Senin (25/4/2011) ini diikuti 3.716.596 peserta. Mereka tercatat di 47.369 sekolah dari seluruh Indonesia.

Peserta UN akan diuji pada empat mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. Peserta yang berhalangan hadir dengan keterangan resmi dapat mengikuti UN susulan pada 3-6 Mei.

Sesuai prosedur operasi standar yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), pengaturan soal pengawasan UN SMP merupakan wewenang pemerintah provinsi dan kota/kabupaten. Di jenjang SMA, hal itu menjadi wewenang perguruan tinggi.

Rabu, 01 Juni 2011

UI Duduki Peringkat Ke-6 Asia Tenggara

DEPOK, KOMPAS.com — Universitas Indonesia menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari Indonesia yang masuk dalam 10 perguruan tinggi terbaik di Asia Tenggara. Universitas Indonesia menempati peringkat keenam dalam penilaian yang dilakukan Quacquarelli Symonds Asian Top Universities (QS Asian Top Universities) pada Mei 2011.
Selain itu, Universitas Indonesia (UI) tetap menjadi 50 terbaik di Asia dari 201 perguruan tinggi di dunia yang dinilai QS. Di bidang Social Sciences and Management, UI berada di peringkat ke-14 mengungguli beberapa perguruan tinggi terkemuka di Asia, seperti Korea University, Korea Selatan (ke-23), Osaka University, Jepang (ke-16), Universiti Malaya, Malaysia.

Sementara itu, di bidang Arts and Humanities, UI berhasil menduduki peringkat ke-19 besar Asia. Pada bidang Life Sciences and Medicine, UI berada di peringkat ke-25 di Asia dan untuk bidang IT & Engineering berada pada peringkat ke-52 di Asia.

Vishnu Juwono, Kepala Kantor Komunikasi/Juru Bicara UI, mengatakan, UI berupaya terus meningkatkan mutu dan kualitas akademiknya. Upaya ini dilihat dari sejumlah prestasi yang diukir mahasiswa UI di ajang internasional pada, antara lain, dalam kompetisi The 12th AUN Educational Forum and The Young Speaker Contest di Thailand, 2-8 Mei 2011, yang melalui Natalia R Tampubolon dari FISIP UI berhasil menjadi juara pertama. Natalia bersama Andreas Senjaya dari Fasilkom UI terpilih sebagai Indonesian Representative dalam Forum Country Report on Consideration and Adoption of the Youth ASEAN + 3 Joint Statement.

Selain itu, lima mahasiswa UI yang tergabung dalam Tim Jayawijaya berhasil menjadi Juara Dunia "8th Trust by Danone" di Paris, 4-6 April 2011. Sementara itu, Dyah Ayunico Ramadhani dan Indah Gilang Pusparani dari FISIP UI meraih penghargaan "Best Diplomacy Award" dalam Harvard World Model United Nations (World MUN) 2011 di Singapura pada 14-18 Maret 2011.

QS Top Asian Universities adalah lembaga pemeringkat perguruan tinggi dunia dengan indikator telah teruji, antara lain research quality, teaching quality, graduate employability, dan internationalitation. Melakukan pemeringkatan sejak 2004, QS menyajikan pemeringkatan berdasarkan subyek, seperti peringkat universitas di bidang Arts & Humanities, Engineering & Technology, Social Science & Management, Natural Science, serta Life Science & Medicine.

"Berdasarkan penilaian yang dikeluarkan QS itu, saat ini ada tiga perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang masuk dalam 100 besar di Asia pada 2011, yaitu Universitas Gadjah Mada di peringkat ke-80, Universitas Airlangga pada peringkat ke-86, dan Institut Teknologi Bandung di peringkat ke-98," ujar Vishnu kepada Kompas.com, Senin (30/5/2011).

Senin, 30 Mei 2011

Salah Kaprah Pendaftaran Online Siswa SD

Oleh Hendrawarman Nasution

KOMPAS.com - Entah ide yang terlalu cemerlang atau karena uang proyek yang dapat menanggung untung dari kantong rakyat, ternyata setelah dikajiulang dan direnungkan dengan kepala dingin, ide untuk "meng-online-kan" penerimaan siswa didik baru adalah omong kosong. Sistem online ini merupakan kebodohan yang diabsahkan.

Penerimaan dan pendaftaran siswa SD baru di Provinsi DKI mulai 2011 ini telah mempergunakan teknologi canggih yang mengharuskan calon wali murid mendaftarkan diri secara online. Penerimaan seorang siswa akan dibatalkan apabila ia belum terdaftar dalam database online.

Alasan utama pemakaian sistem ini adalah untuk memungkinkan seluruh calon siswa memperoleh hak mereka secara equal dan terhindar dari oknum-oknum yang ingin memanfaatkan masa penerimaan siswa baru untuk memancing di air keruh. Dengan adanya pendaftaran sistem online ini, calon siswa yang tidak memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi hampir tidak mungkin lagi. Lho, mengapa demikian?

Dengan penerapan sistem online ini, urutan siswa yang layak diterima akan tertata secara otomatis karena database komputer yang mengambilalih tugas melakukan verifikasi awal. Dengan kata lain, apabila calon siswa baru tidak memenuhi kriteria utama, yaitu umur, maka ia akan tersingkir secara otomatis dari daftar. Misalnya, jika wali murid mengisi umur anaknya kurang dari prasyarat utama, yaitu 7 tahun, maka ia akan tersingkir secara otomatis. Walaupun, pada kenyataannya, sistem ini tidak menutup kemungkinan seseorang untuk "berbohong" ketika mengisi formulir pendaftaran online, yaitu dengan mengisi umur sesuai prasyarat.

Pertanyaannya, apakah pemakaian sistem ini merupakan lompatan jauh ke depan yang telah mempertimbangkan azas manfaat dan efisiensi? Jangan-jangan, ini hanya upaya oknum dinas pendidikan untuk menciptakan proyek tidak berguna yang menghambur-hamburkan uang rakyat tapi tidak efektif dan efisien, seperti kekacauan penerimaan siswa SMU pada peristiwa “bottleneck” penerimaan siswa SMU tahun lalu.

Salah kaprah

Pemakaian online dalam penerimaan murid baru memperlihatkan, seolah-olah institusi dinas pendidikan telah maju dan melek teknologi dan informasi. Namun, jika dikaji ulang, ternyata hal ini malah mempersulit dan memberikan inefisiensi pada masyarakat. Mengapa demikian?

Pertama, selain hanya beberapa gelintir wali murid yang memiliki komputer di rumah masing-masing, penerapan sistem ini malah akan merepotkan wali murid dalam melakukan registrasi. Seperti kita ketahui, bahwa hanya sebagian kecil saja dari wali murid yang melek IT dan dapat mengoperasikan komputer/internet. Kebanyakan wali murid adalah buta IT maupun teknologi internet. Mungkin, beberapa wali murid pernah mendengar istilah teknologi ini, tapi kebanyakan belum pernah mendengar, apalagi mengoperasikannya.

Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa tingkat kekacauan yang akan terjadi. Kondisi masyarakat yang dapat membuat penerapan sistem menjadi kontraproduktif bukannya tidak diketahui dinas pendidikan maupun Kementrian Pendidikan Nasional, namun penerapan sistem penerimaan siswa baru secara online tetap dilakukan. Bisa dikatakan, kondisi ini jelas menjauhkan konsep penerapan sistem yang seharusnya berazaskan kemudahan dan kesederhanaan.

Kedua, kenyataan bahwa masih banyak wali murid yang belum melek IT, sehingga ditakutkan akan menciptakan kecenderungan wali murid membuat kesalahan karena ketidaktahuan mereka. Jawaban beberapa pejabat dinas pendidikan yang mengatakan, bahwa pihak sekolah akan memberikan bimbingan dalam pengisian formulir online untuk meredusir masalah malah semakin memperlihatkan tidak efektif dan efisiennya penerapan sistem.

Belajar dari pengalaman

Suatu sistem dikatakan baik dan bermanfaat apabila efektif dan efisien. Efektif dalam arti tepat sasaran dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Efisien berarti mencapai sasaran secara tepat dengan enerji yang lebih sedikit atau dengan enerji yang sama namun dapat mencapai beberapa sasaran.

Kalau memang demikian, bukankah penambahan tahapan dalam prosedur penerimaan siswa baru ini hanya mengakibatkan ketidakefisienan dan waktu yang terbuang percuma? Bagaimana tidak, pihak sekolah harus menyediakan tim pembimbing yang bertugas memberikan penjelasan kepada wali murid yang notabene lebih banyak yang buta IT/internet dibanding yang melek. Oleh karena itu, dapat kita bayangkan bagaimana repot dan "time consuming"-nya tim ini dalam menjelaskan cara pengisian.

Penerapan sistem baru ini tampak semakin konyol ketika Seksi Kurikulum dan Sistem Penilaian TK/SD/PLB Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan akan ada verifikasi kedua untuk memeriksa data tertulis pada online database dengan dokumen asli. Pemeriksaan mengenai umur, misalnya, akan dilakukan cross check dengan memeriksa KK (kartu keluarga).

Aneh. Logikanya, bila masih tetap harus dilakukan verifikasi, mengapa harus dilakukan penambahan tahapan dan tidak melakukannya secara langsung? Bukankah fungsi tahapan prosedur ini menjadi tidak efisien dan tidak mengurangi kerja verifikasi yang akan tetap dilakukan secara manual? Lalu, di mana manfaat fungsi online yang telah menghamburkan begitu banyak uang rakyat?

Penerapan sistem penerimaan siswa baru secara online untuk tingkat SD pada dasarnya menyimpan potensi untuk menciptakan kekacauan. Karena dengan pertimbangan yang tidak jelas, penerapan sistem ini tetap dilakukan. Akankah kekacauan berulang kembali seperti yang terjadi ketika penerimaan siswa SMU tahun lalu?

Kalau ini terjadi, sangat aneh melihat orang yang berkecimpung di dunia pendidikan tetapi berulang melakukan kesalahan yang sama. Kata-kata bijak dari seorang anonim mengatakan, "Bila kita belajar dari seorang yang masih membaca (belajar), kita seperti meminum air yang selalu segar dari mata air pegunungan yang selalu mengalir. Bila kita belajar dari seorang yang telah berhenti membaca (belajar), kita seperti meminum air dari kubangan/genangan yang airnya kotor karena tidak mengalir."

Penulis adalah pengamat pendidikan di Jakarta