"Harus ada peningkatan kinerja dan layanan yang benar-benar dirasakan rakyat. Kalau tidak, maka akan semakin meningkatkan apatisme atas capaian reformasi birokrasi. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah," kata Sohibul dalam penjelasannya kepada detikFinance, Sabtu (17/8/2012).
Sebagaimana diketahui, alokasi anggaran belanja pegawai dalam RAPBN 2013 direncanakan sebesar Rp 241,1 triliun. Jumlah ini meningkat Rp 28,9 triliun atau 13,6% dari pagu belanja pegawai dalam APBN-P 2012.
Menurut Sohibul pertumbuhan belanja pegawai ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan Negara yang sebesar 11 % dari target pendapatan negara pada APBN-P 2012, (pendapatan direncanakan mencapai Rp 1.507,7 triliun).
"Peningkatan belanja pegawai ini juga jauh lebih tinggi dari peningkatan anggaran belanja negara secara keseluruhan yang hanya naik 7,1% dari pagu belanja negara pada APBN-P Tahun 2012," tambahnya.
Selain itu menurutnya, dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi lanjutan untuk beberapa kementerian dan lembaga tahun depan seharusnya ada beberapa pos belanja pegawai yang bisa turun ternyata meningkat.
"Sebagai contoh kalau kita buka dokumen Nota Keuangan, pada pos honorarium, vakasi, lembur, dll. terjadi peningkatan 23,7% atau sebesar Rp 9,9 triliun, dimana untuk pos ini dalam APBNP 2012 sebesar Rp 41,7 triliun meningkat menjadi Rp 51,6 triliun dalam RAPBN 2013," katanya.
"Harusnya kalau kebijakan remunerasi sudah berjalan dan standarnya sudah cukup tinggi, bentuk-bentuk honorarium dan tunjangan juga harus dievaluasi. Ini perlu dijelaskan lebih lanjut oleh pemerintah kedepan," tutup Sohibul.
Sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar