Tips Memilih Dokter Ideal

JAKARTA, KOMPAS.com — Di film-film, dokter yang buruk dapat dengan mudah dikenali. Umumnya mereka bersikap kaku, ruangan berantakan serta bersikap tidak profesional. Namun di dunia nyata, agak sulit menentukan apakah seorang dokter baik atau buruk.

"Perbedaan antara dokter yang baik dan yang buruk makin samar dan sifatnya personal. Meski lebih sulit mengenalinya, tetap penting untuk mencari perbedaannya," kata George LeMaitre, seorang dokter bedah dan penulis buku How to Choose a Good Doctor.

Dokter yang "buruk" tak selalu memiliki kepribadian yang buruk pula. "Biasanya mereka terlihat buruk karena jam kerja yang panjang, stres, atau bosan dengan pekerjaannya," kata Laurel Schultz, seorang dokter anak.

Bila Anda tidak bisa mengetahui reputasi calon dokter untuk keluarga Anda, tak ada salahnya mengikuti insting. "Ikuti reaksi hati Anda. Jika Anda merasa kurang sreg, gantilah dokter lain. Ingatlah bahwa dokter pilihan sahabat Anda belum tentu cocok dengan Anda atau anak Anda," saran Jennifer Shu, juru bicara American Academy of Pediatrics.

Secara umum, ada beberapa kriteria dokter ideal:

- Kemampuan komunikasi
Bila Anda mencari dokter andal untuk anak, perhatikan cara si dokter berinteraksi dengan anak. Berkunjung ke dokter mungkin menakutkan bagi anak-anak. Namun, dokter anak yang mengerti, mengenal, dan bisa berkomunikasi dengan anak-anak akan berusaha membuat pasiennya merasa nyaman.

Dokter yang ideal seharusnya juga selalu memberikan informasi secara jujur tentang kondisi kesehatan anak. Seorang dokter yang paling berpengalaman pun seharusnya mau mendengarkan keluhan pasiennya dan siap memberikan saran atau masukan.

- Waktu fleksibel
Kebanyakan dokter memang sibuk. Namun, dokter yang baik akan selalu meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan pasiennya. Dokter juga seharusnya menghargai waktu pasien dan tidak membiarkan pasien terlalu lama menunggu, kecuali dalam kondisi darurat.

- Pengetahuan terkini
Ilmu kedokteran dan pengobatan terus berkembang setiap saat, dan dokter yang baik akan selalu membekali dirinya dengan informasi terkini mengenai penyakit, pengobatan, dan pencegahan. Mengedukasi pasien mengenai kesehatan adalah bagian dari tugas dokter.

- Tidak memaksa tes
Ada kalanya dokter akan meminta Anda melakukan tes penunjang sebagai penguat diagnosis. Namun, Anda perlu curiga jika dokter Anda terlalu sering meminta Anda melakukan tes. "Hal itu bisa menjadi tanda si dokter tidak percaya pada diagnosisnya. Bila Anda tidak yakin dengan prosedurnya, carilah opini kedua," kata Schultz.

- Terjangkau
Usahakan agar tempat praktik dokter pilihan Anda tidak terlalu jauh dari rumah. Dengan demikian, Anda tidak membutuhkan waktu lama jika memerlukan bantuan segera, terutama untuk anak-anak. Selain masalah lokasi, pilihlah juga dokter yang terjangkau dari segi biaya. Ingatlah bahwa selain biaya konsultasi, Anda masih harus mengeluarkan biaya untuk obat-obatan dan pemeriksaan penunjang manakala diperlukan.

Foto Ikan Hiu Terbesar Di Dunia

Ini mungkin hiu terbesar yang pernah kulihat. hiu putih raksasa ini temukan pada teluk Australia .. wow ukuran hiu ini lebih besar daripada manusia .. berhati-hatilah ketika anda berenang di sana .. jika Anda tidak beruntung Anda mungkin dimakan hidup-hidup oleh orang-orang hiu ..

Sebenarnya hiu adalah jenis ikan dengan kerangka tulang rawan penuh dan tubuh yang sangat efisien. Mereka bernafas dengan menggunakan lima sampai seven

celah insang. Hiu mempunyai penutup dermal denticles yang melindungi kulit mereka dari kerusakan dan parasit dan meningkatkan dinamika fluida. Mereka memiliki beberapa set diganti gigi. Hiu berbagai ukuran dari lanternshark kurcaci kecil, Etmopterus perryi, sebuah spesies laut dalam hanya 17 cm (7 inci) panjangnya, ke whaleshark, Rhincodon typus, ikan terbesar, yang dapat tumbuh dengan panjang sekitar 12 meter (39 kaki) dan yang hanya feed plankton, cumi-cumi, dan ikan kecil melalui filter menyusui.

Guru adalah Agen Perdamaian

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru perlu aktif mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan, perdamaian, dan keberagaman. Sebab, guru mengemban misi menyiapkan generasi penerus bangsa yang bertanggung jawab.

Guru juga harus membekali muridnya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup.

Hal itu merupakan bagian dari seruan bersama para pemimpin lembaga internasional untuk memperingati Hari Guru Internasional yang jatuh pada hari Selasa (5/10/2010).

Seruan bersama di Jakarta itu datang dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa- Bangsa (UNESCO), Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef),

Program Pembangunan PBB (UNDP), Organisasi Buruh Internasional, dan Education International.

Para guru berperan untuk membangun harapan bangsa yang ingin memiliki generasi cinta damai dan hidup harmonis dalam keragaman. Sebab, banyak anak-anak saat ini mengalami trauma akibat menyaksikan kekerasan yang ekstrem, mengalami kehancuran rumah, dan kehilangan anggota keluarga.

Seruan dunia kepada guru itu, kata Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Suparman, amat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Guru perlu ikut aktif memulihkan kondisi sosial masyarakat dengan mengampanyekan penghentian segala bentuk kekerasan dan konflik. Di sekolah, guru harus menerapkan sikap antidiskriminasi dan memahami keberagaman.

Pengamat pendidikan HAR Tilaar mengatakan, gesekan-gesekan sosial sering terjadi sebagai konsekuensi masyarakat Indonesia yang semakin tidak mengenal budaya Nusantara.

Pendidikan nasional tidak lagi memperkuat kebudayaan bangsa yang seharusnya diajarkan di sekolah. Ini terjadi karena pemerintah tak lagi menyatukan kedua unsur itu dalam satu departemen: pendidikan dan kebudayaan.

Tilaar menegaskan perlunya memperkuat pendidikan multikulturalisme di sekolah. Upaya itu penting untuk membentuk generasi muda yang mampu menghargai perbedaan budaya, agama, dan suku, serta keragaman lainnya.

”Pendidikan yang didesentralisasikan justru bisa mengancam. Bagaimana mau menyatukan bangsa Indonesia kalau guru terpaku di satu daerah. Ini karena guru sekarang jadi milik bupati atau wali kota,” katanya.

Setelah berbagai konflik melanda Indonesia berlatar belakang perbedaan agama dan suku, guru-guru mulai menyadari pentingnya membekali siswa dengan pendidikan damai.

Pendidikan damai

Seperti di Sulawesi Tengah dan Maluku, guru-guru yang difasilitasi World Vision Indonesia melalui Wahana Visi Indonesia (WVI) mengembangkan pendidikan damai yang dinamakan pendidikan harmoni.

”Pendidikan harmoni merujuk dari pendidikan damai. Kami ingin memastikan nilai-nilai perdamaian, kemanusiaan, hak asasi manusia, multikulturalisme, dan perlindungan anak terintegrasi dalam kurikulum SD,” kata Frida Siregar, staf WVI untuk Pendidikan Damai Wilayah Sulawesi dan Maluku.

Pendidikan harmoni lahir dari semangat penyatuan dalam keberagaman. Kompetensi nilai harmoni yang dikembangkan adalah harmoni diri (tanggung jawab, keyakinan pada ajaran agama, kepercayaan); harmoni sesama (penghargaan, kejujuran, kepedulian); serta harmoni alam (ramah lingkungan, melindungi, kewarganegaraan).

Menurut Frida, dari hasil penelitian awal WVI di Palu dan Poso tahun 2009 ditemukan bahwa pemahaman akan perbedaan suku dan agama yang ada di masyarakat masih lemah. Masih ditemukan anak dengan agresivitas tinggi, rasa dendam, dan enggan berinteraksi dengan teman yang berbeda agama.

Di Palu, 35 persen anak menyatakan tidak mau berteman dengan mereka yang berbeda agama dan 14,2 persen tidak tahu. Di Poso, 10,8 persen anak tidak mau berteman dan 15 persen tidak tahu. (ELN)

PGRI Desak Surat Edaran Menpan Dicabut

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera mencabut surat edaran yang melarang penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah swasta.”Kebijakan itu melanggar konstitusi dan membuktikan terjadinya diskriminasi profesi guru sekolah swasta,” kata Ketua Umum PGRI Sulistiyo, Kamis (25/11/2010), di Jakarta.

Sulistiyo mengingatkan, penarikan guru berstatus PNS dari sekolah swasta akan mengganggu proses belajar-mengajar dan merugikan siswa. Sebab, sekolah swasta tidak bisa menyediakan guru pengganti dalam waktu cepat.

”Hilangnya guru PNS dari sekolah swasta juga menyebabkan siswa kehilangan guru bermutu,” ujarnya.

Ketua Harian PGRI Unifah Rosyidi menambahkan, penarikan guru PNS itu hanya akan membuat sekolah swasta semakin terpuruk, terutama sekolah swasta yang memiliki mayoritas siswa dari keluarga miskin. Ketiadaan guru-guru yang berkualitas di sekolah swasta ini yang dikhawatirkan akan semakin menyisihkan siswa miskin dari hak-hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Diberitakan sebelumnya, Rabu (24/11/2010), E Baskoro Poedjinoegroho, dari Tim Advokasi Keadilan Pelayanan Pendidikan Dasar untuk Anak Bangsa, dan guru-guru swasta sedang melaporkan kasus diskriminasi pemerintah terhadap guru swasta ke MK.

Baskoro mengatakan, kebijakan pemerintah yang menarik guru-guru PNS di sekolah swasta merupakan bukti perlakuan diskriminatif pemerintah kepada sekolah swasta. (LUK/ELN)

Tujuan UN dan SNMPTN Berbeda

JAKARTA, KOMPAS.com - Elin Driana, ahli evaluasi dan penelitian pendidikan, menjelaskan, validasi sebuah tes tergantung dari tujuan dibuatnya tes itu. Menurut dia, tujuan UN dan SNMPTN jelas berbeda.Menurut Elin, dari hasil kajian PTN itu bisadidalami lebih jauh soal pelaksanaan UN selama ini. Jika hasil UN memang mencerminkan kemampuan siswa sesungguhnya, siswa juga cukup siap menghadapi tes seleksi.

”Kita mendengar pada UN itu banyak kecurangan. Pemerintah selalu bilang enggak, tetapi suara dari guru dan siswa sebaliknya. Bisa jadi korelasi yang sangat rendah ini juga mengarah pada kredibilitas UN yang masih harus dibuktikan lagi,” kata Elin.

Sebab, lanjut dia, pelaksanaan SNMPTN relatif jauh dari kecurangan. Masyarakat bisa menilai dan lebih percaya bahwa hasil tes SNMPTN akan lebih menggambarkan kemampuan yang sebenarnya dari siswa.

Elin menambahkan, dari kajian literatur yang dilakukannya di Amerika Serikat, ternyata prestasi anak di sekolah lebih menggambarkan keberhasilannya di kampus daripada hasil tes SAT (Scholastic Aptitude Test).

”Nilai sekolah itu kan bervariasi. Ada guru yang pelit memberi nilai, ada yang royal. Tetapi, siswa yang berprestasi di sekolah terlihat IPK-nya pada tahun pertama bagus. Kenapa tidak soal kelulusan siswa itu diserahkan pada penilaian sekolah,” kata Elin yang juga salah satu Koordinator Education Forum.

Priyo Suprobo, Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, yang juga Koordinator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SNMPTN 2010, mengatakan, UN sebenarnya tidak diperlukan untuk kelulusan siswa. Yang penting adalah hasil UN itu diperkuat untuk memetakan kondisi sekolah-sekolah.

”Yang tahu betul kemampuan siswa itu, ya guru. Bukan BSNP dan komputer. Malah lebih baik pakai ujian sekolah,” ujar Priyo.

Menurut dia, pemerintah dan BSNP mesti berani untuk membuka ke masyarakat mana daerah putih, hitam, atau abu-abu dari hasil UN. Sebab, nilai UN yang tinggi masih dipertanyakan kredibilitasnya.

Musliar Kasim, Ketua Majelis Rektor PTN, mengatakan, kredibilitas UN memang masih menjadi ganjalan bagi PTN untuk menerimanya sebagai bagian dari seleksi masuk. Dia menilai, UN masih perlu ditingkatkan agar efektif dan bermanfaat. ELN

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekitar 70 persen guru di DI Yogyakarta belum melek komputer. Padahal, saat ini kemampuan menguasai komputer mutlak dimiliki guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Hal ini menjadi keprihatinan khusus dalam memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh 25 November.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) DIY Zainal Fanani mengatakan, di zaman ini, ketidakmampuan guru di bidang komputer dapat menciptakan jurang pengetahuan antara guru dan muridnya. Akibatnya, fungsi guru sebagai sumber pengetahuan dapat tak berlaku lagi.

”Rata-rata anak-anak sekarang sudah menguasai komputer dengan sangat baik. Kalau guru tidak menguasai, murid bisa jadi lebih lebih pintar dan luas pengetahuannya karena telah banyak membaca dari internet,” katanya di Yogyakarta, Kamis (25/11/2010).

Saat ini terdapat sekitar 51.000 guru di seluruh DIY. Beberapa di antaranya bahkan diketahui tidak bisa mengoperasikan aplikasi internet. Banyak guru yang tidak menguasai komputer ini adalah guru-guru yang berusia tua dan guru yang tinggal di pedesaan.

Guru yang belum melek komputer mengakibatkan pengajaran tidak berkembang. Selain itu, hal ini juga dikhawatirkan menurunkan wibawa guru di hadapan peserta didik sehingga fungsi pengajaran tidak bisa berjalan dengan baik.

Rp 100.000 sebulan

Menurut Zainal, tingkat kesejahteraan guru sangat menentukan penguasaan teknologinya. Sebagian guru tidak menguasai komputer karena memang tidak mampu mengadakan sarana dan prasarana yang diperlukan. ”Di DIY masih ada guru yang gajinya Rp 100.000 sebulan. Gaji seperti ini tentunya tidak bisa digunakan untuk membeli komputer,” tuturnya.

Di samping itu, penyebab lain karena tidak adanya semangat guru untuk mempelajari hal-hal baru. Adanya tunjangan sertifikasi seharusnya membuat guru lebih mengembangkan diri sesuai dengan ilmu dan teknologi yang berkembang saat ini.

Pelaksana Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Asrori berharap, meningkatnya kesejahteraan guru selama beberapa tahun terakhir diharapkan mendorong guru untuk makin mengembangkan diri. ”Saya berharap tunjangan profesi berkorelasi positif pada kualitas pengajaran pada anak-anak,” katanya.

Berbagai program pendidikan dan pelatihan berusaha dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan guru di bidang komputer. Salah satunya adalah pengiriman lebih kurang 10 guru DIY ke Jepang oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi DIY pada tahun ini.

”Mereka dikirim untuk dilatih membuat bahan ajar dan mengajar menggunakan teknologi informatika dan komputer,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Restandardisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY Baskara Aji, beberapa waktu lalu.

Gadis Desa di India Dilarang Gunakan Ponsel

NEW DELHI, KOMPAS.com — Sebuah desa di Uttar Pradesh, India, memberlakukan aturan yang bisa dibilang diskriminatif. Bagaimana tidak, di Desa Baliyan tersebut kini terdapat sebuah peraturan adat bahwa gadis yang belum menikah dilarang menggunakan ponsel.

"Semua orangtua diminta menjaga agar anak-anak perempuan yang belum kawin tidak menggunakan ponsel. Anak laki-laki masih boleh, tetapi harus dengan pengawasan orangtua," ujar Satish Tyagi, juru bicara Dewan Adat Desa Baliyan, seperti dilansir Calcutta Telegraph, Rabu (24/11/2010).

Aturan tersebut dibuat dengan alasan bahwa banyak gadis desa yang minggat dan kawin lari sejak ponsel masuk ke sana. Tak kurang ada 23 gadis yang melawan nasihat orangtuanya sejak mengenal ponsel. Dengan larangan itu, warga berharap hubungan gelap melalui ponsel bisa dihindari.

"Dewan adat meyakini bahwa pasangan-pasangan tersebut merencanakan kawin lari lewat komunikasi melalui ponselnya," ujar tetua adat Jatin Raghuvanshi. Padahal, salah satu alasan di balik maraknya kawin lari ini tak lepas dari penerapan kasta di kalangan masyarakat pedesaan.

Di India, kasta memang sudah dilarang secara hukum. Namun, dalam kenyataannya, penduduk, terutama di desa-desa, masih menerapkan hal itu. Perkawinan antarkasta dilarang sehingga pelaku sering kali mendapat hukuman sosial dan tak dianggap lagi oleh kastanya.