Sejak Awal, RSBI Memang Salah Konsep

AKARTA, KOMPAS.com — Pendirian rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) banyak melanggar panduan, misalnya kemampuan guru dalam berbahasa Inggris masih rendah, tetapi dipaksa mengajar dalam bahasa Inggris. Uang sekolah di RSBI juga sangat mahal sehingga menimbulkan diskriminasi pendidikan karena hanya siswa dari keluarga kaya yang sanggup membayar, sementara ketentuan kuota bagi siswa miskin banyak tak dipenuhi.

Demikian pokok persoalan yang mengemuka dalam simposium "Sistem RSBI/SBI: Kebijakan dan Pelaksanaan" yang diselenggarakan British Council di Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Hywel Coleman, konsultan pendidikan dari British Council dan pengajar di Universitas Leeds, Inggris, mengatakan, RSBI salah konsep sejak awal. Mestinya Indonesia menyiapkan siswa berwawasan internasional dengan bangga terhadap budaya bangsanya.

"Bukan dengan mengubah cara penyampaian pelajaran menggunakan bahasa Inggris," kata Coleman.

Berdasarkan kajian serupa di Korea dan Thailand, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di sekolah ternyata tidak efektif sehingga kemudian ditinggalkan.

Satria Dharma, Ketua Umum Guru Indonesia, mengatakan, Malaysia yang menjalankan program dan pembelajaran Matematika dan Sains dalam bahasa Inggris sejak 2003 menilai program itu gagal dan dihapus.

Nilawati Hadisantosa, pengajar di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, mengatakan, pemerintah harus segera mengkaji dampak RSBI yang menimbulkan kesenjangan sosial. (ELN)

Wah...Desakan Hentikan RSBI/SBI Menguat!

JAKARTA, KOMPAS.com — Desakan kepada pemerintah untuk menghentikan rintisan sekolah bertaraf internasional atau sekolah bertaraf internasional (RSBI/SBI) di Indonesia semakin menguat. Dukungan untuk menghentikan praktik RSBI/SBI itu mulai datang dari Komisi X DPR.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Ikatan Guru Indonesia (IGI) dengan sejumlah anggota Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (8/3/2011). Pada kesempatan ini, IGI yang merupakan organisasi guru dengan fokus memberdayakan guru secara mandiri menyampaikan Petisi Pendidikan tentang SBI.

Ketua Umum IGI Satria Dharma mengatakan, RSBI/SBI justru akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada. Masyarakat akan merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program tersebut.

Seperti yang juga diberitakan di Kompas.com, Selasa (8/3/2011), Satria mengatakan, janji RSBI/SBI sebagai sekolah berkelas dunia, dengan segala sistem manajemen, mutu guru, sarana, infrastrukturnya, dan kriterianya, tidak akan bisa dipenuhi. Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya, dan 90 persen pasti gagal.

"Di luar negeri, konsep ini gagal dan ditinggalkan," kata Satria.

Itje Chotidjah, guru yang sering diminta mengajari guru-guru SBI belajar bahasa Inggris, merasa sedih dan prihatin.

"Guru-guru SBI itu hanya belajar bahasa Inggris dalam lima hari dan mereka disuruh mengajar materi pelajaran dalam bahasa Inggris," ujar Itje.

Ketua Dewan Pembina IGI Ahmad Rizali menambahkan, pemerintah mengasumsikan bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris maka guru harus memiliki TOEFL lebih dari 500. Padahal, tidak ada hubungan antara nilai TOEFL dan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris.

"TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogi," kata Rizali.

Pengutamaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar juga memprihatinkan. Padahal, di Jepang, China, dan Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya memiliki kualitas dunia.

Tidak efektif

Soal bahasa Inggris sebagai pengantar di sekolah-sekolah yang ternyata tidak efektif, termasuk di Indonesia lewat program RSBI/SBI, telah dikaji British Council. Simposium dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu (9/3/2011) ini.

"Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris, perkuat bidang studi bahasa Inggris dan bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan," papar Satria.

Dampak yang paling terasa dengan kebijakan RSBI/SBI adalah terciptanya diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan sehingga menjadi sangat komersial. Satria mengatakan, komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah.

Anggota Komisi X, Dedi S Gumelar, mengatakan, pada program RSBI/SBI dianggap banyak terjadi penyimpangan di masyarakat. Padahal, selama ini ada banyak sekolah baik dengan kualitas siswa berkelas dunia tanpa harus dilabel sebagai sekolah internasional.

"SBI harus dikoreksi. SBI hanya menjadi market label. Subtansinya tidak memiliki mutu berkelas internasional," ujar Dedi.

Secara terpisah, dalam rapat kerja nasional Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI) juga mendesak penghentian RSBI/SBI. Program ini akan membuat pendidikan kita disfungsional dan mengancam aspek paling strategis dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu sumber daya kepemimpinan nasional.

"Dengan menetapkan standar internasional, sesungguhnya kita diperbudak oleh kekuatan global yang memaksa kita memandang keluar (outward looking) dan mengabaikan berbagai kepentingan nasional. Dunia pendidikan harus melayani apa yang menjadi kebutuhan stakeholder-nya. Akibat kebijakan ini akan membuat upaya pendidikan kita semakin tak nyambung dengan kebutuhan," kata Ketua ALPTKSI Sulistiyo. (ELN)

10 Alasan Utama SBI Harus Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada sepuluh kelemahan utama yang menjadi alasan kuat bagi Kementrian Pendidikan Nasional untuk segera menghentikan program sekolah bertaraf Internasional (SBI). Mulai dari salah konsep hingga merusak bahasa dan mutu pendidikan, program SBI dianggap tidak cocok dan harus segera ditinggalkan.

Demikian dilontarkan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Satria Dharma dalam Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dinilai sebagai program gagal. Petisi itu dipaparkan Ketua Umum IGI Satria Dharma di depan Komisi X DPR RI, Selasa (8/3/2011), untuk mendesak Komisi X segera menghentikan sementara seluruh program SBI.

"Program SBI itu salah konsep, buruk dalam pelaksanaannya dan 90 persen pasti gagal. Di luar negeri konsep ini gagal dan ditinggalkan," kata Satria tentang isi petisi tersebut.

Menurutnya, sepuluh kelemahan mendasar program SBI itu harus dievaluasi, diredefinisi, dan perlu dihentikan. Kelemahan pertama, kata Satria, program SBI jelas tidak didahului riset yang lengkap sehingga konsepnya sangat buruk.

"Bisa dibuktikan, bahwa tidak jelas apa yang diperkuat, diperkaya, dikembangkan, diperdalam dalam SBI," tegas Satria.

Kedua, SBI adalah program yang salah model. Kemdiknas membuat panduan model pelaksanaan untuk SBI baru (news developed), tetapi yang terjadi justru pengembangan pada sekolah-sekolah yang telah ada (existing school).

Ketiga, program SBI telah salah asumsi. Kemdiknas mengasumsikan, bahwa untuk dapat mengajar hard science dalam pengantar bahasa Inggris, seorang guru harus memiliki TOEFL> 500.

"Padahal, tidak ada hubungannya antara nilai TOEFL dengan kemampuan mengajar hard science dalam bahasa Inggris. TOEFL bukanlah ukuran kompetensi pedagogis," paparnya.

Merusak bahasa

Satria memaparkan, kelemahan keempat pada SBI adalah telah terjadi kekacauan dalam proses belajar-mengajar dan kegagalan didaktik. Menurutnya, guru tidak mungkin disulap dalam lima hari agar bisa mengajarkan materinya dalam bahasa Inggris. Akibatnya, banyak siswa SBI justru gagal dalam ujian nasional (UN) karena mereka tidak memahami materi bidang studinya.

"Itulah fakta keras yang menunjukkan bahwa program SBI ini telah menghancurkan best practice dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI," tambahnya.

Di sisi lain, hasil riset Hywel Coleman dari University of Leeds UK menunjukkan, bahwa penggunaana bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa.

Sementara itu, kelemahan kelima dari SBI adalah penggunaan bahasa pengantar pendidikan yang salah konsep. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia.

"Kalau ingin fasih dalam berbahasa Inggris yang harus diperkuat itu bidang studi bahasa Inggris, bukan bahasa asing itu dijadikan bahasa pengantar pendidikan," tegas Satria.

Keenam, SBI dinilai telah menciptakan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan. Sementara itu, kelemahan ketujuh menegaskan, bahwa SBI juga telah menjadikan sekolah-sekolah publik menjadi sangat komersial.

"Komersialisasi pendidikan inilah yang kita tentang, karena hanya anak orang kaya yang bisa sekolah di SBI," tandas Satria.

SBI juga telah melanggar UU Sisdiknas. Karena menurut Satria, pada tingkat pendidikan dasar sekolah publik atau negeri itu wajib ditanggung pemerintah. Kenyataannya, dalam SBI peraturan ini tidak berlaku.

Kedelapan, SBI telah menyebabkan penyesatan pembelajaran. Penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah karena tanpa itu semua sebuah sekolah tidak berkelas dunia.

"Program ini lebih mementingkan alat ketimbang proses. Padahal, pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat," katanya.

Kelemahan kesembilan, lanjut dia, SBI telah menyesatkan tujuan pendidikan. Kesalahan konseptual SBI terutama pada penekanannya terhadap segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala hal yang nonakademik.

"Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa sebagai seorang yang cerdas akademik belaka, padahal pendidikan bertujuan mendidik manusia seutuhnya, termasuk mengembangkan potensi siswa di bidang seni, budaya, dan olahraga," ujar Satria.

Kelemahan terakhir, SBI adalah sebuah pembohongan publik. SBI telah memberikan persepsi yang keliru kepada orang tua, siswa, dan masyarakat karena SBI dianggap sebagai sekolah yang "akan" menjadi sekolah bertaraf Internasional dengan berbagai kelebihannya. Padahal, kata Satria, kemungkinan tersebut tidak akan dapat dicapai dan bahkan akan menghancurkan kualitas sekolah yang ada.

"Ini sama saja dengan menanam 'bom waktu'. Masyarakat merasa dibohongi dengan program ini dan pada akhirnya akan menuntut tanggung jawab pemerintah yang mengeluarkan program ini," kata Satria.

Dikeluarkan Sekolah gara-gara Facebook

KOMPAS.com — "Sekola saya korupsi looh! Pengen saya basmi!" Fresta (17) sungguh sedang kesal ketika menulis kalimat itu di status Facebook-nya. Namun, ia tidak pernah menyangka, kalimat itu bakal membuatnya dikeluarkan dari sekolah. Malah bukan hanya dia, melainkan juga dua temannya yang ikut nimbrung di status itu.

Fresta adalah siswi kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan (SMK Pembangunan) Kota Bogor di Jawa Barat. Pada tanggal 8 Februari 2011, pukul 17.54, ia menulis dua kalimat itu di statusnya. Teman sekelasnya, Firda (17), ikut-ikutan memberi jempol pada status itu sebagai tanda menyukainya. Adapun Amelia (17) mengomentari dengan, "Hahahaha bener banget tuh".

Dua hari setelah itu, wali kelasnya mendatangi rumah Fresta di Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara. Sang guru mengundang orangtua Fresta untuk datang ke sekolah keesokan harinya. Saat ibu Fresta, Romlah Suharti (40), bertanya, sang guru tak menjelaskan, sambil beralasan akan ada penjelasan.

Keesokan harinya, pada 11 Februari, Romlah datang bersama Fresta. Beberapa menit di sana, ia sudah disodori selembar kertas kosong bermeterai. Manajemen sekolah meminta Fresta membuat surat pengunduran diri. Sekolah beralasan, ada perilaku Fresta yang tidak sesuai.

Romlah memohon agar sekolah tak mengeluarkan anaknya. Hari itu ia masih menolak menandatangani. Tanggal 14 Februari, Fresta resmi dikeluarkan dari sekolah setelah tetap tak ada titik temu. Hal serupa juga dialami dua temannya, Amelia dan Firda.

Mengapa menulis seperti itu di Facebook? "Soalnya denger-denger begitu. Siang sebelum menulis, air di kamar mandi sekolah ngadat. Hari itu juga datang orang PDAM ke sekolah nagih. Katanya tiga bulan belum bayar," tutur Fresta, Kamis (3/3/2011) di ruang rapat Komisi D DPRD Kota Bogor.

Amelia, Firda, serta lima kakak kelasnya, Pipih, Agustianingsih, Rinawati, Salamah, dan Munengsih, didampingi beberapa wakil orangtua hari itu mengadu ke DPRD agar mendapat keadilan dan kembali diterima bersekolah di SMK Pembangunan Bogor.

Manajemen sekolah sudah pernah juga mengeluarkan siswanya pada akhir Desember 2010. Saat itu yang dikeluarkan bahkan lima siswi kelas XII, tingkat akhir yang bakal mengikuti ujian nasional pada April mendatang. Alasannya, mereka kerap membolos sekolah dan berperilaku tidak baik.

"Fresta tidak bermasalah. Tidak membolos dan nilainya juga sedang-sedang," tutur Romlah. Ia mengaku anaknya memang pernah dihukum saat kelas X. Ketika itu ada razia telepon genggam. Ia meminjam telepon genggam temannya untuk mengirim pesan singkat, tetapi dalam telepon genggam itu ternyata ada gambar porno. "Itu juga bukan punya anak saya. Dan, setelah itu tidak ada masalah lain," tuturnya.

Menurut Romlah, sekolah seharusnya bisa instrospeksi diri mengapa sampai ada siswa yang menulis dengan status seperti itu di situs jejaring sosial. Artinya, ada ketidakpuasan dan seharusnya mereka tidak menanggapinya dengan keras langsung mengeluarkan, tetapi mengayomi.

Saat rapat dengan sejumlah anggota Komisi D DPRD Kota Bogor, mata Fresta tampak berkaca-kaca. Ia mengenakan seragam putih abu-abu. Begitu pula dengan dua temannya yang ikut nimbrung di status itu dan turut terkena getahnya dikeluarkan dari sekolah. Beberapa anggota DPRD sempat emosi berkomentar di hadapan Kepala SMK Pembangunan Bogor Fahruraji dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor Fajar Maulana Yusuf.

"Saya juga punya anak perempuan yang juga seumur mereka. Seharusnya sekolah itu mendidik anak, bukan membinasakan dengan dikeluarkan dari sekolah. Apalagi yang kelas XII, sudah mau ujian nasional," ujar Dodi Setiawan, anggota DPRD Kota Bogor dengan suara bergetar.

Seorang anggota DPRD lainnya memegang tangannya, berupaya menenangkan. Tiga dari lima siswi kelas XII itu mengaku, alasan dikeluarkan juga karena dituduh berbuat tidak senonoh di luar sekolah. "Alasan kepada orangtua memang karena bolos, tapi belakangan disebut-sebut kami ini cewek enggak bener," tutur Rina, seperti diakui pula oleh temannya, Agustianingsih.

"Sewaktu protes dikeluarkan, ada guru yang bilang percuma karena katanya ada yang pernah lihat saya di hotel. Katanya sekolah punya satgas. Padahal, itu enggak betul," tutur Rina.

Ia menduga tuduhan itu disebabkan ia dan keempat temannya kerap berdandan modis. Dua di antaranya menggunakan kawat gigi, serta beberapa kali ada yang membawa telepon genggam cukup bagus.

Sejak dikeluarkan, dia mengaku belum menemukan sekolah pengganti sehingga khawatir tidak bisa mengikuti ujian nasional. Namun, dari pertemuan itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor berjanji akan memfasilitasi mereka kembali bersekolah di SMK Pembangunan dan bisa mengikuti ujian nasional.

"Nomor ujian nasional sudah dicetak, tetapi saya akan mencoba mendaftarkan lima siswi itu," tutur Fajar. Sekolah juga akhirnya berjanji akan menerima kedelapan siswa itu.

Namun, soal alasan siswi itu dikeluarkan, Fahruraji cuma melempar tersenyum. Apa benar karena status Facebook? "He-he-he. Ada hal-hal yang kurang pas saja. Ya, seolah dia tidak concern kepada sekolah," ujar Fahruraji sambil berlalu.

2011, Pendidikan Profesi Guru Tak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com — Pendidikan profesi guru dalam jabatan pertengahan 2011 ini terancam terkatung-katung. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk pemerintah masih menunggu kejelasan pelaksanaan hingga pendanaan.

Wakil Ketua Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia, Bedjo Sujanto, mengatakan, hingga kini belum ada kejelasan penanggung biaya pendidikan profesi guru (PPG) itu.

"Jika guru yang harus bayar, kasihan. Nanti hanya guru mampu yang ikut. Tidak adil," kata Bedjo yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta, Senin (21/2/2011).

Hal sama diungkapkan Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi.

"Banyak yang belum jelas, apakah guru mendaftar langsung ke LPTK atau dinas pendidikan. Juga soal biaya. Kami tunggu kepastian pemerintah, baru menjaring peserta PPG," kata dia.

Pendidikan profesi guru yang dimaksud hanya bisa diikuti guru-guru dalam jabatan yang masuk database Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Untuk guru SD memenuhi kualifikasi pendidikan D-IV/S-1, PPG enam bulan. Adapun guru SMP/SMA sederajat atau guru bidang studi butuh satu tahun.

Penyelenggaraan PPG untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi guru yang harus tuntas tahun 2015. November tahun lalu, tercatat 800.000 dari 2,6 juta guru yang disertifikasi lewat penilaian berkas (portofolio).

Pelaksanaan sertifikasi lewat penilaian portofolio, juga pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) sekitar sembilan hari dibiayai penuh pemerintah. Untuk PPG guru dalam jabatan, justru guru yang harus membiayai sendiri. (ELN)

Menulis Cepat? Bagaimana Caranya?

Oleh Wijaya Kusumah

KOMPAS.com — Banyak teman yang bertanya kepada saya bagaimana caranya menulis dengan cepat. Lalu saya jawab, bila Anda ingin menulis dengan cepat, menulislah seolah-olah Anda mengobrol dengan seorang lawan bicara. Anggaplah pembaca sebagai lawan bicara Anda karena dengan begitu kata demi kata meluncur dengan deras dari otak Anda yang cerdas itu.

Tak perlu malu dan ragu. Lekaslah menulis. Menulis cepat pada hakikatnya adalah kemampuan yang bisa dimiliki oleh setiap orang.

Setiap manusia memiliki kemampuan menulis dengan cepat. Anda bisa dan saya pun pasti bisa asalkan telah terbiasa melakukannya. Sebab, menulis cepat terjadi dari gerakan alam bawah sadar kita yang membuat tulisan itu akhirnya muncul. Persoalan dibaca atau tidak, itu urusan belakangan karena yang terpenting adalah sudah melakukan proses menulis cepat.

Dengan menulis cepat, banyak hal yang bisa Anda tuliskan. Meskipun demikian, harus ada tujuan dalam hati yang ditujukan untuk diri sendiri kenapa mau menulis.

Menulis dengan cepat dapat dilakukan dengan beberapa langkah ringan saja. Kondisi Anda rileks saja. Sebab, dalam keadaan rileks Anda seperti orang jenius, yaitu sebuah kondisi saat Anda merasakan semua hal yang ada di kepala tersalurkan dengan deras dalam kata-kata yang mengalir begitu cepat. Secepat Anda mengetik dengan menggunakan sepuluh jari tangan Anda.

Bagi Anda yang menggunakan sebelas jari, tak usah frustrasi. Caranya?

Ikuti irama kata hati Anda. Perlahan namun pasti, jari-jari tangan Anda itu akan menemukan huruf-huruf dengan mudahnya, sebab intuisi Anda berjalan dengan alamiah. Anda tak perlu lagi melihat letak huruf-huruf di papan tik karena secara naluriah dan alamiah tangan sudah tahu harus menjejakkan di huruf yang mana.

Menulis cepat itu pada dasarnya mudah, tak perlulah dibuat susah. Sesuatu akan menjadi mudah bila sudah terbiasa mengerjakannya dan alam bawah sadar Anda sudah bekerja dengan baik. Katakan dalam hati, "bisa!" maka secara otomatis alam bawah sadarmu mengatakan "bisa".

Menulis cepat, bagaimana caranya?

Caranya, lekas saja menulis dengan sebuah tujuan menyampaikan pesan kepada pembaca. Katakan kepada mereka bahwa menulis cepat itu mudah. Semudah melahap makanan di saat lapar karena kamu fokus dalam melakukannya. Intinya, setiap orang memiliki kemampuan menulis cepat, hanya saja belum semua orang dapat memunculkannya.

Perlu rangsangan atau stimulus yang membuat Anda terangsang seperti Anda mencium minyak wangi kesturi yang harum baunya dari seorang bidadari yang cantik jelita.

Jadi, setiap orang bisa menulis dengan cepat, secepat saya menuliskan artikel ini untuk Anda. Saya hanya memerlukan waktu semenit saja dan silakan mencobanya sendiri. Anda pasti bisa melakukannya.

Penulis adalah Dosen STMIK Muhammdiyah Jakarta dan Guru TIK SMP Labschool Jakarta

76,6 Persen Siswa SMP "Buta" Matematika

JAKARTA, KOMPAS.com — Kemenangan siswa Indonesia di berbagai ajang olimpiade internasional rupanya tak membuat kualitas siswa Indonesia meningkat. Justru sebaliknya, sekitar 76,6 persen siswa setingkat SMP ternyata dinilai ”buta” matematika.

Demikian diungkapkan Iwan Pranoto, pakar matematika dari Institut Teknologi Bandung, dalam diskusi terbatas yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia, Jumat (28/1/2011). Hadir dalam diskusi yang dilangsungkan di Sekretariat Gerakan Indonesia Mengajar (GIM), antara lain, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Ketua Program GIM Anies Baswedan (tuan rumah), guru besar ITB Bana Kartasasmita, serta sejumlah dosen dan guru.

Menurut dia, dihitung dari skala 6, kemampuan matematika siswa Indonesia hanya berada di level kedua. Ironisnya, lanjut Iwan, kondisi itu bertahan sejak 2003. Artinya, selama tujuh tahun,kondisi itu stagnan alias tak berubah.

"Di sini tampak bahwa siswa Indonesia dengan profisiensi di bawah level dua sangat tinggi, mencapai 76,6 persen dari populasi. Juga tampak, jika dibandingkan dengan 2003, kondisinya hampir tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa pengajaran matematika yang sekarang tidak mampu mengangkat ke level dua atau lebih. Pembenahan pendidikan matematika sekolah kita belum berhasil," ujar Iwan dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Iwan, berdasarkan hasil The Program for International Student Assessment 2010, posisi Indonesia mengenaskan, yaitu hanya juara ketiga dari bawah. Indonesia hanya lebih baik daripada Kirgistan dan Panama.

"Berdasarkan penyajian grafik, yang harus diperhatikan bukan posisi Indonesia yang di posisi tiga dari bawah," papar Iwan.

Namun, dia melanjutkan, yang justru merisaukan adalah dua fakta berikut, yaitu persentase siswa Indonesia yang di bawah level kedua sangat besar (76,6 persen) dan persentase siswa yang di level 5 dan 6 secara statistika tidak ada.

Ia menuturkan, menurut definisi level profisiensi matematika dari OECD, siswa di bawah level dua dianggap tidak akan mampu berfungsi efektif di kehidupan abad ke-21. Menurut dia, penyebab utama hasil terburuk ini adalah ketidaksesuaian ekspektasi kebermatematikaan di program pendidikan matematika di Indonesia dan dunia pada abad ke-21.

"Kegiatan bermatematika yang dituntut dunia adalah bermatematika utuh, sedangkan yang dilakukan siswa kita hanyalah parsial. Selain itu, proses belajar matematika di Indonesia masih berpusat pada penyerapan pengetahuan tanpa pemaknaan. Padahal, yang dituntut di dunia global justru berpusat pada pemanfaatan hasil belajar matematika dalam kehidupan, yaitu pemahaman, keterampilan, dan karakter," ungkapnya.